Manase Tabuni: ULMWP “Tidak Ada Pemerintah Sementara”, Jefry Wenda: Pemerintah Sementara “GUGUR”!

VANUATU -- Beberapa hari setelah menjadi Presiden ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), melalui siaran pers pertamanya awal bulan September 2023, Manase Tabuni secara terbuka kepada media mengatakan bahwa pemerintah sementara tidak ada.

“ULMWP juga mengklarifikasi bahwa tidak ada ‘Pemerintahan Sementara’ dan ULMWP adalah badan perwakilan seluruh rakyat Papua.” kata Manase Tabuni dikutip Cepos (08/09/2023) dan media internasional Radio New Zealand (06/09/2023).

“ULMWP also wants to clarify that there is no 'Interim Government' and ULMWP is a representative body for all Papuans,” Tabuni said.

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh beberapa orang peserta yang turut hadir pada KTT II ULMWP di Port Vila Vanuatu yaitu Jefri Wenda dan Warpo Wetipo. Mereka secara gamblang mengatakan bahwa Pemerintah Sementara secara resmi GUGUR di KTT ULMWP di Vanuatu (04/09).

Jefri Wenda pun mengatakan kepemimpinan Benny Wenda sejak 2017 - 2023 telah gagaldan tidak membawa kemajuan perjuangan apapun.

Struktur Kepengurusan

Berikut adalah struktur pengurus baru ULMWP versi KTT II ULMWP (1) Menase Tabuni – Presiden, (2) Octo Mote – Wakil Presiden, (3) Markus Haluk – Sekretaris, (4) Benny Wenda – Urusan Luar Negeri, (4) Buchtar Tabuni – Ketua Dewan Legislatif dan (5) Apolos Sroyer – Ketua Dewan Yudikatif.

Manase Tabuni dan MOU Indonesia

Manase Tabuni adalah salah satu orang diantara oknum-oknum orang Papua yang telah mengatasnamakan bangsa Papua melakukan penandanganan nota kesepahaman "Jeda Kemanusian Dialog" dengan Negara Kolonial Indonesia (NKRI) di Jenewa pada November 2022, termasuk Markus Haluk, Daniel Randongkir, Dorman Wandikbo (GIDI), Benny Giyai (KINGMI) dan Timotius Murib (ketua MRP).

 

Hal ini diketahui belakangan setelah dokumen rahasia di-tandatangani terbongkar pada Desember 2023.

 

Dokumen lengkap MOU dialog-jeda kemanusian nya bisa download di sini 

 

 

Baca juga:

• Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua 
• Octovianus Mote “Dalang” di Balik Potensi Kehancuran Perjuangan Papua Merdeka

Benny Wenda: Saya akan Melanjutkan Perjuangan Sebagai Presiden Pemerintah Sementara West Papua

INGGRIS --- Pemimpin kemerdekaan West Papua, Benny Wenda dalam pernyataan terbuka yang dikeluarkan tertanggal 7 September 2023 melalui situs resmi kantor Benny Wenda (https://www.bennywenda.org) dikatakan bahwa, dirinya akan melanjutkan perjuangan kemerdekaan West Papua dengan kapasitas sebagai Presiden Pemerintah Sementara West Papua mewakili rakyat West Papua dan juga sebagai eksekutif urusan luar negeri ULMWP yang memimpin gerakan internasional.

Pernyataan tersebut dikeluarkan oleh Presiden Pemerintah Sementara West Papua, Benny Wenda sambil menyambut hasil sidang KTT II ULMWP yang telah berlangsung di Vanuatu.

Ia menegaskan bahwa agenda bangsa Papua saat ini ada tiga/3 yaitu: (1) keanggotaan penuh di MSG, (2) kunjungan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB ke West Papua, dan (3) resolusi mengenai West Papua di Majelis Umum PBB.

“Penting bagi kita untuk tetap fokus pada peta jalan politik dan diplomatik kita, yang melaluinya West Papua akan menjadi negara yang merdeka, mandiri, dan berdaulat penuh.” kata Wenda (7/09/2023)

“Atas nama nenek moyang kita, atas nama semua komunitas makhluk, atas nama Yahweh, atas nama semua orang yang telah berjuang dalam perjuangan ini, dan atas nama mereka yang akan datang.”

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan ULMWP, termasuk Edison Waromi, Buchtar Tabuni dan seluruh Anggota Eksekutif, serta menyambut baik hasil KTT ULMWP yang diadakan di Port Vila, Vanuatu. KTT tersebut merupakan kemenangan bagi demokrasi dan persatuan di antara para pemimpin dan organisasi West Papua.”

Foto: Benny Wenda, Presiden Pemerintah Sementara West Papua.

“Terima kasih juga saya sampaikan kepada rakyat West Papua atas dukungan kuatnya terhadap ULMWP, sejak tahun 2014 hingga saat ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan pemerintah di seluruh negara Melanesia, Dewan Gereja West Papua, Dewan Gereja Pasifik, dan kelompok solidaritas kami di seluruh dunia, yang terus mendukung keanggotaan penuh West Papua di MSG, di samping dukungan kami yang lebih luas bagi perjuangan untuk mewujudkan hak menentukan nasib sendiri West Papua.”

Manase Tabuni: ULMWP ‘Tidak Ada Pemerintah Sementara’

Gambar: Manase Tabuni (tengah)

VANUATU -- Beberapa hari setelah menjadi Presiden ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), melalui siaran pers pertamanya awal bulan September 2023, Manase Tabuni secara terbuka kepada media mengatakan bahwa pemerintah sementara tidak ada.

“ULMWP juga mengklarifikasi bahwa tidak ada ‘Pemerintahan Sementara’ dan ULMWP adalah badan perwakilan seluruh rakyat Papua.” kata Manase Tabuni dikutip Cepos (08/09/2023) dan media internasional Radio New Zealand (06/09/2023).

“ULMWP also wants to clarify that there is no 'Interim Government' and ULMWP is a representative body for all Papuans,” Tabuni said.

Pernyataan yang sama juga dikatakan oleh beberapa orang peserta yang turut hadir pada KTT II ULMWP di Port Vila Vanuatu yaitu Jefri Wenda dan Warpo Wetipo. Mereka secara gamblang mengatakan bahwa Pemerintah Sementara secara resmi GUGUR di KTT ULMWP di Vanuatu (04/09).

Jefri Wenda pun mengatakan kepemimpinan Benny Wenda sejak 2017 - 2023 telah gagaldan tidak membawa kemajuan perjuangan apapun.

Struktur Kepengurusan

Berikut adalah struktur pengurus baru ULMWP versi KTT II ULMWP (1) Menase Tabuni – Presiden, (2) Octo Mote – Wakil Presiden, (3) Markus Haluk – Sekretaris, (4) Benny Wenda – Urusan Luar Negeri, (4) Buchtar Tabuni – Ketua Dewan Legislatif dan (5) Apolos Sroyer – Ketua Dewan Yudikatif.

Manase Tabuni dan MOU Indonesia

Manase Tabuni adalah salah satu orang diantara oknum-oknum orang Papua yang telah mengatasnamakan bangsa Papua melakukan penandanganan nota kesepahaman "Jeda Kemanusian Dialog" dengan Negara Kolonial Indonesia (NKRI) di Jenewa pada November 2022, termasuk Markus Haluk, Daniel Randongkir, Dorman Wandikbo (GIDI), Benny Giyai (KINGMI) dan Timotius Murib (ketua MRP).

 

Hal ini diketahui belakangan setelah dokumen rahasia di-tandatangani terbongkar pada Desember 2023.

 

Dokumen lengkap MOU dialog-jeda kemanusian nya bisa download di sini 

 

 

Baca juga:

• Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua 
• Octovianus Mote “Dalang” di Balik Potensi Kehancuran Perjuangan Papua Merdeka