PADA TANGGAL 18 JULI 2023, media nasional harian Vanuatu the Daily Post Vanuatu secara resmi mengumumkan berita menudaan KTT MSG setelah mendapatkan konfirmasi dari pemerintah Republik Vanuatu melalui Menlu dan Wakil Perdana Menterinya, Mr. Jotham Napat.
 |
| Perdana Menteri Republik Vanuatu, Hon. Ishmael Kalsakau yang juga adalah ketua MSG saat ini bersama Wakil Perdana Menteri dan Menlu Vanuatu Mr. Jotham Napat saat menghadiri iven Festival Budaya Melanesia ke-7 di Taman Saralana, Port Vila, Vanuatu, Rabu (19/07/2023). (Foto: VANUATU GAVMAN NIUS TUDEI) |
Penundaan tersebut terjadi setelah Vanuatu selaku tuan rumah Melanesian Spearhead Group (MSG) menerima konfirmasi dari pemerintah Solomon Islands bahwa, jadwal KTT MSG pada bulan Juli 2023 bertabrakan dengan sesi pertemuan yang diadakan di parlemen Solomon Islands, sehingga diminta untuk dijadwalkan ulang.
Menurut Menlu Vanuatu, tanggal pertemuan akan diatur bulan Agustus.
“Bagi Vanuatu, Juli sudah penuh dengan kegiatan. Presiden Prancis akan segera tiba. Kami sedang mempertimbangkan untuk mengatur pertemuan pada bulan Agustus.” kata Jotham Napat, Menlu dan Wakil PM Vanuatu (18/07).
Agenda West Papua di KTT, Bukan di Tingkat Menlu
Pemerintah Vanuatu mengonfirmasi bahwa, agenda pengesahan ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) sebagai anggota penuh MSG tidak berada di tingkat Menteri Luar Negeri MSG, tetapi itu berada di KTT pemimpin MSG.
“Rapat Menlu hanya membahas anggaran dan persetujuannya” kata Menlu.
Lanjut Napat, Vanuatu sangat mendukung agenda keanggotaan penuh ULMWP di MSG. Agenda ini akan dibahas di KTT sebelum diadopsi.
“…pengajuan ULMWP menjadi anggota penuh akan dibahas secara retret oleh Perdana Menteri MSG sebelum diadopsi. Vanuatu sangat mendukung agenda ini.” jelas Mr. Napat.
Vanuatu dan Negara Anggota MSG akan Putuskan
Dia mengatakan dia memberi tahu rekannya tentang dorongan Vanuatu agar West Papua menjadi bagian dari MSG. “Indonesia sudah sangat blak-blakan soal ini. Mereka menganggap West Papua sebagai bagian dari mereka dan mereka mengatakan kepada kami bahwa kami (Vanuatu) merusak kedaulatan mereka.
“Ini tidak menghentikan kami untuk terus mendorong agenda ini kepada para Pemimpin MSG untuk memutuskannya. Ini adalah masalah sensitif yang perlu disepakati oleh semua pemimpin. Setiap keputusan harus diambil secara musyawarah, akan sangat sulit jika sebagian pimpinan enggan mendukung agenda tersebut,” ujarnya.
Baca juga:
- Ribuan Rakyat West Papua Wilayah Lapago Turun Jalan Dukung ULMWP Menjadi Anggota Penuh MSG
- Dewan Gereja Papua mendukung ULMWP diterima sebagai anggota penuh MSG
Indonesia telah memberikan beasiswa bagi warga Papua Nugini dan Fiji untuk belajar di luar negeri. Ditanya apakah bantuan semacam itu dapat membahayakan dorongan Vanuatu untuk West Papua, Menteri Napat mengatakan: “Vanuatu adalah negara berdaulat dan harus memutuskan nasib dan masa depannya sendiri.
“Begitu juga PNG, punya hak berdaulat sendiri. Di suatu tempat kami (Vanuatu) harus menemukan apa yang menjadi minat kami, apakah kami terus mengejar ide tersebut atau kami memutuskan jalan yang berbeda tetapi terus mendukung.
“Kamu tidak bisa berteriak dari luar. Anda harus duduk di meja bundar bersama mereka dan berbicara agar mereka dapat mendengar Anda. Sangat menarik bagi Vanuatu untuk mengejar masalah ini, tetapi ketika menyangkut MSG, itu adalah keputusan bersama.
Sumber: (the Daily Post Vanuatu)
