Keterangan foto: dalang dan wayang (ist)

Octovianus Mote “Dalang” di Balik Potensi Kehancuran Perjuangan Papua Merdeka

#Klarifikasi:

Dinamika Internal dan Proses Progres dalam ULMWP’

(Agenda: Dialog vs Resolusi ke MU PBB dan Referendum)

Saya akan meluruskan beberapa hal yang menurut saya keliru dan menyesatkan publik rakyat Papua terkait apa yang di-opinikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Yang perlu di-klarifikasi di sini adalah:

Pertama: Pengumuman Pemerintahan Sementara ULMWP oleh Presiden Benny Wenda pada tanggal 1 Desember 2020 lalu, oleh beberapa oknum ini disebut sebagai deklarasi “Negara Sementara”, ini adalah opini yang tidak benar dan sangat menipu, juga membodohi publik West Papua. Dari nama-nya saja sudah jelas disebutkan bahwa apa yang diumumkan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) pada 1 Desember 2020 adalah pengumuman tentang pembentukan “Pemerintah Sementara” (bukan negara sementara).

Pemerintah Sementara juga merupakan langkah kesiapan bangsa Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang. Untuk lebih jelas, bisa baca release resmi pengumuman Pemerintah Sementara yang dikeluarkan ULMWP 1 Desember 2020 di wesbsite resmi, agar tidak keliru dan tidak termakan mentah/tertipu dengan Isu-isu/gosip-gosip/opini-liar yang tidak bertanggung jawab diproduksi oleh kelompok BuseRp kolonial Indonesia ini.

Pemerintah Sementara dibentuk bukan serta-merta, bukan juga atas dasar keinginan /kehendak para pejabat ULMWP atau juga individu-individu tertentu, bukan juga atas dasar bisikan kapitalis global atau kaum imperialis sebagaimana yang diwacanakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Berdirinya Pemerintah Sementara ULMWP adalah murni aspirasi rakyat West Papua didorong dalam forum resmi, pengambilan keputusan tentang pemerintah sementara dan semua proses perubahan mulai dari: (1). perubahan ULMWP dari organisasi yang bersifat wadah koordinasi menjadi organisasi politik dengan menganut sistem organisasi-nya trias-politica (yaitu adanya: legislatif, eksekutif dan yudikatif) pada 2017, (2). lahirnya Undang-Undang Dasar (UUD), (3). Pemerintah Sementara ULMWP beserta kabinet hingga visi, terjadi dengan pertimbangan kolektif dan diputuskan dalam sidang legislatif secara demokrasi. Semua pertimbangan terjadi tidak hanya dilihat dari satu sisi saja. Hal itu termasuk pencapaian diplomasi West Papua di dunia internasional (pertimbangan keputusan mengenai hal-hal ini semua termuat di dalam setiap surat keputusan pada proses ini).

Kemudian terkait opini bahwa, semua ini terjadi secara ilegal dan tidak mendasar. Hal ini juga publik bangsa Papua perlu ketahui bahwa, berdasarkan dasar hukum sebelumnya Bylaw ULMWP dan juga Konstitusi ULMWP 2017 semua proses ini dijamin prosedural dan legal berdasarkan dasar hukum di atas sehingga tidak benar kalo ada bahasa / isu-isu/gosip-gosip/opini yang berkembang bahwa proses-proses ini tidak demokratis, ilegal dan sebagainya.

Tuduhan Akun Saya (Erik Walela) Dipakai Sem Karoba:

Ada satu tuduhan baru lagi yang kelompok ini sedang buat bahwa akun saya (Erik Walela) dikelola/digunakan oleh Sekjen I Tentara Revolusi West Papua (TRWP) Sem Karoba. Ini juga satu pembongan baru yang mereka buat. Mereka berbicara hanya bermodal menduga-duga, berangan-angan, bicara sambil mencari-cari / bicara hanya menebak-nebak /raba-raba secara membabi-buta terhadap postingan saya tertanggal 3 April 2023.

Mereka lari dari konteks apa dibicarakan di sini mengenai partai buru & sosialisme yang dia klaim secara membabi-buta itu. Dia tidak fokus. Dia sudah bicara lari kemana-mana, tidak ter-arah. Di sini saya tidak akan menanggapi banyak karena bagi saya bagian itu jelas secara teori. Kita tidak bisa merekayasa banyak di sini. Tidak ada gunanya berargumen kelompok tendensius, hanya mengedepankan ego dan emosional semata tanpa rasio. | Baca juga: Ideologi Politik Sosialis ala Marxisme Berbeda dari Partai Buruh dan Sosialisme Melanesia

Dinamika Internal:

Awal tahun 2020 lalu, saya sempat menulis satu postingan tentang latar belakang kenapa dinamika dalam internal United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) muncul, dan dari mana awal mulanya? semua diuraikan dengan jelas di sana, bahwa: dinamika ini bermula dari manuver ambisi kekuasaan yang dilakukan oleh Oktovianus Mote pada tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT).

Bulan lalu (Maret 2023), sempat gencarnya wacana tentang desakan digelarnya KTT ULMWP, dengan tujuan utamanya adalah untuk mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP yang sudah diumumkan tahun 2020, dan mengembalikan ULMWP menjadi organisasi koordinatif perjuangan diplomat luar negeri. Wacana desakan ini dimotori oleh kelompok Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus.

Awal mula munculnya Petisi Rakyat Papua (PRP) Tolak Otsus 2020 yang merupakan sebuah aksi penolakan terhadap Otsus Papua oleh organisasi-organisasi gerakan taktis, paguyuban, organisasi pelajar-mahasiswa, ikatan-ikatan keluarga dan suku itu sempat muncul dinamika kecil dalam internal ULMWP.

Dinamika kecil tersebut muncul dimana ketika pasca deklarasi Petisi tolak Otsus tersebut, salah satu oknum anggota ULMWP terlibat dalam deklarasi itu. Keterlibatan itu membuat nama lembaga politik bangsa Papua (ULMWP) masuk dalam daftar list organisasi pada deklarasi itu. Keterlibatan oknum itu menuai pro-kontra dan akhirnya nama ULMWP pun keluarkan dari list organisasi Petisi Tolak Otsus (PTO). Salah satu alasan mendasar adalah bahwa ULMWP bukanlah organisasi gerakan taktis yang berperan pada kegiatan-kegiatan taktis. ULMWP merupakan lembaga politik bangsa Papua yang mempertanggungjawabkan seluruh aspirasi tuntutan kemerdekaan, termasuk aspirasi penolakan Otsus. Atas pertimbangan tersebut dan klarifikasi bersama dengan kelompok Petisi, dinamika tersebut terselesaikan bersama para pemimpin ULMWP.

Selain itu kami juga melihat bahwa, munculnya konsolidasi gerakan Petisi Tolak Otsus tersebut merupakan hanyalah satu taktik konsolidasi politis yang dimotori oleh oknum tertentu sebagai alat manuver perebutan kekuasaan dalam ULMWP. Oknum tersebut ‘Tidak Lain Tidak Bukan adalah oknum yang melakukan manuver ambisi kekuasaan tahun 2017 di Port Vila, Vanuatu’ yang sudah disebutkan di atas, yakni Mr. Octovianus Mote.

Hal tersebut terbaca, dan diperkuat dengan latar belakang oknum-oknum yang meng-inisiasi munculnya Petisi PRP Tolak Otsus ini yaitu (Victor Yeimo, Jefri Wenda, Warpo Wetipo dan kelompoknya). Mereka ini adalah oknum-oknum yang pernah bekerja keras/berusaha dalam misi manuver memenangkan ambisi kekuasaan Oktovianus Mote di Port Vila.

Sehingga kami menganalisa bahwa, konsolidasi Petisi Tolak Otsus tersebut sesungguhnya lahir bukan hanya untuk tujuan penolakan Otsus, tetapi ada misi terselubung yang lebih besar dan rahasia diboncengi untuk dilakukan di kemudian waktu, yaitu bahwa konsolidasi tolak Otsus/PRP ini akan dijadikan alat manuver terhadap ULMWP untuk kepentingan oknum yang mereka boncengi. Tidak Lain Tidak Bukan adalah Octovianus Mote.

100 sekian organisasi sipil yang mereka klaim nama-namanya terdaftar dalam kepanitiaan Tolak Otsus itu, sebagian besar organisasi-organisasi ini bukan organisasi perjuangan Papua Merdeka, tetapi organisasi kemahasiswaan, ikatan keluarga, suku, ikatan kabupaten, dan organisasi asrama. Ini juga beresiko bagi mereka, apabila status organisasi- organisasi ini dijamin dalam Kesbangpol. Oleh karena itu, kami sarankan organisasi-organisasi sipil ini segera tarik diri keluar dari panitian PRP, karena sangat berbahaya. Pemerintah bisa larang organisasi-organisasi ini akibat dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab ini.

Octovianus Mote dalang di Balik Semua:

Jika dikorelasikan, dinamika /situasi hari ini cukup relevan dengan dinamika tahun 2017 di Port Vila, dimana Octovianus Mote berperan besar dalam terjadinya ketegangan serius dalam forum KTT ULMWP di Port Vila, dimana Octovianus Mote bersikeras untuk tetap berkuasa memimpin ULMWP.

Sebelum sampai pada KTT ULMWP 2017 saat itu, Octovianus Mote membiayai delegasi besar berangkat dari West Papua ke Port Vila untuk memenangkan ambisi kekuasaannya saat itu.

Dalam KTT ULMWP Tahun 2017, Octovianus Mote dan rombongannya ngotot /bersikeras untuk melanjutkan kepemimpinan Mote untuk tetap sebagai ketua. Tetapi sayang, misinya gagal, karena moyang bersama tulang belulang bangsa Papua berkehendak lain dimana mayoritas forum untuk memilih Benny Wenda untuk memimpin ULMWP.

Meskipun demikian, Benny Wenda dengan rendah hatinya memanggil Octovianus Mote dan mengatakan kepadanya bahwa “ketika kaka [Octo] memimpin ULMWP, adik mendukung kepemimpinan kaka. Sekarang adik memimpin, maka saya minta kaka mendukung dan kita jalan sama-sama”. Meski dengan rendah hatinya Benny menggandeng tangan Octo dan mengatakan demikian, namun tetap saja setelah keluar, Octo bertindak lain. Ia menyurati kepada ULMWP bahwa Ia secara resmi mengundurkan diri hingga sekarang.

Jadi, dari situlah, Oktovianus Mote frustrasi dan dia keluar dari ULMWP bangun pembusukan / provokasi sana-sini, terutama terhadap Jeffry Bomanak Pagawak, Sebby Sambom, Victor Yeimo (KNPB), Jefri Wenda (AMP), Akouboo Amatus Douw, Almh. Leonie Tanggahma, Lewis Welip dan balik melakukan serangan terhadap ULMWP dengan berbagai macam cara. Pasca keluar, sekarang mereka menempatkan diri sebagai lawan atas ULMWP. Mereka kemudian mendorong agenda dialog /perundingan melalui “OPM kaleng” yang hari ini mereka klaim melalui Jeffry Pagawak dan kelompoknya.

Salah satu hal yang membuat Octovianus Mote saat itu minim mendapat dukungan karena agenda. Agenda yang didorong Octovianus Mote saat itu bocor, dimana dia menginisiasi sebuah pertemuan untuk mengagendakan “agenda dialog” dalam road map ULMWP. Hal tersebut kala itu mendapat amukan besar dari mayoritas forum. Hal itu didukung lagi dengan ketika Octovianus Mote MEMBATALKAN PENYERAHAN PETISI TUNTUTAN REFERENDUM rakyat West Papua 1,8 juta di Jenewa 2017 kepada Komisaris Tinggi HAM PBB yang diantar bersama 6 orang perenang dunia. Waktu itu, Oktovianus Mote kirim surat kepada perdana menteri Salomon, Hon Manase Sogavare untuk batalkan agenda penjerarahan Petisi yang difasilitasi resmi pemerintah Salomon itu.

Pada bulan September, Benny Wenda, Rex Rumakiek dan Jenifer Robinson menyerahkan petisi kepada ketua Dekolonisasi PBB di Amerika. Penyerahan petisi itu dipublikasi di sejumlah media internasional. Otovianus Mote membaca berita penyerahan tersebut, ia langsung mengirim surat kepada Benny Wenda dengan tembusan kepada Jacob Rumbiak dan Rex Rumaikek, yang isinya: Oktovianus Mote mendesak Benny Wenda untuk segera mencabut petisi di dekolonisasi PBB itu dan umumkan permintaan maaf di media-media internasional. Octovianus mengancam dengan memberi waktu 1 x 24 jam untuk segera dicabut penyerahan petisi dari dekolonisasi.

Belakangan kedapatan Octovianus Mote kembali memohon-mohon /menyurat untuk bergabung kembali ke United Liberation Movement for West Papua (ULMWP). Ini adalah karakter orang dengan pendirian dan tujuan yang tidak jelas.

Menghambat Masalah Papua ke PBB dan Progres dalam ULMWP:

Ada satu fenomena juga yang terjadi dalam perjuangan ini yaitu dimana ketika masalah West Papua menuju PBB, Octovianus Mote dan agen-agennya ini selalu melakukan penghambatan. Ada beberapa fakta yang terjadi, diantaranya:

1. Agustus 2017, Octovianus Mote membatalkan penyerahan petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua kepada Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa.
2. September 2017, Octovianus Mote mengirim surat ancaman ke Benny Wenda untuk mencabut petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua yang berhasil diserahkan kepada ketua Dekolonisasi PBB di New York, Amerika.
3. Desember 2020, Octovianus Mote diwawancarai oleh ipar-iparnya dari media Indonesia dan menyatakan menolak pengumuman Pemerintah Sementara oleh ULMWP.
4. Tahun 2022, mereka yang ada dalam satu agenda dialog Jakarta – Papua, kelompoknya Octovianus Mote berangkat ke Jenewa dan membatalkan rencana kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB yang didesak oleh 108 negara anggota PBB untuk investigasi masalah kemanusian di West Papua.
5. Maret 2023, kelompok yang sama juga melakukan perjalanan menyusul Benny Wenda dan delegasinya yang telah berhasil di Vanuatu dan Fiji, dimana disusul kelompok ini dengan maksud dan tujuan menggagalan keanggotan penuh West Papua di MSG dengan membawa hasil Pra-KTT ULMWP yang mereka buat di Sentani, dan mereka mem-promosi-kan dualisme untuk digunakan oleh Indonesia. Tujuan munculkan dualisme ini adalah batalkan ULMWP masuk full member MSG tahun ini.
6. Dan masih banyak hal lainnya yang mereka lakukan dalam tubuh ULMWP, termasuk membawa/meng-copy-paste Undang-Undang kolonial Indonesia No 30 tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan, copy paste UU Republik Indonesia No. 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Dua UU RI ini di copy paste untuk dipakai dalam Pemerintah Sementara. Ini adalah tindakan yang sangat memalukan dan merendahkan martabat bangsa Papua yang dilakukan oleh oknum-oknum dari kelompok ini.

Kepemimpinan:

ULMWP di masa kepemimpinan Mr. Octovianus Mote (2014 - 2017), semua kerja-kerja didukung oleh semua pihak, termasuk kami pun sangat mendukung, juga Tuan Benny Wenda mendukung ULMWP ketika Octo Mote pimpin, tetapi terbalik ketika Benny Wenda mulai memimpin sejak 2017, Octovianus Mote malahan mengundurkan diri dan menarik dukungannya, jadi kalo dibilang sukuisme, siapa yang sukuisme, kampung-isme, keluarga-isme, wilayah-isme? Selama Kepemimpinan Benny Wenda, sebagian aktivis dari suku Mee rata-rata semua menentang ULMWP dan Benny Wenda… sehingga bahasa-bahasa yang mereka edarkan melalui opini/gosip-gosip sana sini ini 90% mengandung penyesatan yang luar biasa.

Keberadaan mereka saat ini di luar, dan kemudian melawan ULMWP, berusaha dengan segala macam cara untuk menjatuhkan kepemimpinan Benny Wenda bersama kabinetnya ini, prinsipnya mereka sesungguhnya TIDAK ADA YANG MEMECAT, TIDAK ADA YANG MENOLAK MEREKA, TIDAK ADA YANG MENGELUARKAN. Sama Sekali Tidak! Mereka sendiri yang memposisikan diri demikian lalu sekarang balik mengeluh ke ULMWP.

Sebelumnya setelah mereka menarik diri dari ULMWP, mereka bikin wacana bahwa (ULMWP SUDAH MATI, SEKARANG BANGUN PERSATUAN BARU). Di luar mereka membangun wacana dimana-mana tentang ini, opini sana-sini, gosip-gosip kiri-kanan semua prinsipnya menjelekkan ULMWP, menginjak-injak ULMWP, menganggap ULMWP seperti sampah.

Mereka membangun diskusi dimana-mana, semua tentang (Membangun Persatuan Baru karena ULMWP menurut mereka Sudah Mati).

Ini satu keanehan yang sedang terjadi. Tetapi tidak papa, mungkin karena menyangkut dengan apa yang sudah disinggung di atas bahwa ini menyangkut dengan strategi manuver kepentingan ambisi kekuasaan yang dimainkan oleh mereka untuk KEMBALI MEMAJUKAN Octovianus Mote seperti cerita Port Vila 2017 di atas –– sebab apa yang sedang terjadi saat ini, dilakukan oleh oknum-oknum yang sama juga. Hehehe… jadi pembacaan dini kita terkait hal ini seperti ditulis di atas itu tidak meleset. 100% sangat akurat.

PRP bikin surat:

Pada tahun 2022 Petisi Rakyat Papua (PRP) sudah pernah menyurat ke Unite Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dengan Perihal: mencabut Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) dan membatalkan Pemerintah Sementara ULMWP.

Isu dari surat tersebut adalah mengancam ULMWP untuk mundur kembali ke organisasi koordinatif, dan jika tidak, mereka mengancam akan mencabut dukungan terhadap ULMWP. Ini adalah ancaman yang mereka lakukan seperti sebagaimana mereka mengancam juga melalui surat terbuka dipublikasi Suara Papua dan media-media lokal lain.

Baca juga: Kristian Griapon: Wacana ULMWP Kembali ke Wadah Koordinatif adalah Sebuah Langkah Mundur

Surat sebelumnya itu adalah indikasi awal bahwa, memang tujuan lahirnya Petisi Tolak Otsus itu sesungguhnya bukan untuk tujuan menolak Otsus ke Jakarta, tetapi ada tujuan terselubung untuk dijadikan alat manuver oknum-oknum tertentu ke ULMWP sebagaimana di dijelaskan di atas.

Jadi kepada rakyat West Papua yang melakukan tanda tangan tolak Otsus jangan berpikir bahwa tanda tangan anda itu benar-benar untuk tujuan tolak Otsus. Tanda tangan anda dipakai untuk bunuh ULMWP agar mundur ke belakang. Jadi bagi rakyat West Papua yang sudah tanda tangan jangan berpikir bahwa tanda tangan kalian akan digunakan untuk lawan Jakarta tolak Otsus. Di sini rakyat telah terjebak-habis.

ULMWP Dipimpin Benny Wenda, Edison Waromi, Buchtar Tabuni, Alm. Jonah Wenda dbilang Gagal?

Disebut ULMWP gagal, indikator yang mereka pakai apa? Ini harus mereka paparkan. Jangan hanya asal koar kosong begitu saja. Kemudian juga, jika mereka anggap gagal, kita juga balik bertanya, apa yang selama ini mereka buat? Apakah mereka sudah lakukan sesuatu yang lebih dari apa yang sudah dilakukan ULMWP? Jangan-jangan mereka tidak ada /alias Nol / tidak bikin apa-apa duduk /main tidur saja lalu bicara banyak di sini.

Kita bisa lihat progres yang dicapai ULMWP sejak 2018 hingga sekarang:

1. Tahun 2018, ULMWP bersama Pemerintah Republik Vanuatu menandatangai MoU kerja sama (hitam di atas putih) sebagai negara sponsor utama bagi perjuangan kemerdekaan West Papua dalam payung United Liberation Movement for West Papua.
2. Tahun 2018 juga, Vanuatu melalui Menteri Luar Negerinya saat itu Ralph Regenvanu bersama ULMWP menghadiri pertemuan PIF di Nauru dan mempromosikan resolusi West Papua untuk diajukan ke PIF.
3. Tahun 2019, Vanuatu bersama ULMWP berhasil memenangkan resolusi West Papua dalam komunike PIF di Tuvanu dimana 18 negara termasuk New Zealand dan Australia dengan suara bulat nyatakan mendukung.
4. Pada tahun 2019 juga, petisi 1,8 juta tuntutan referendum kemerdekaan rakyat West Papua langsung kepada Ketua Komisaris Tinggi HAM PBB di Jenewa bersama negara sponsor resmi Pemerintah Vanuatu.
5. April – Mei 2019, ULMWP melalui Departemen Pertahanan sukses memediasi militer West Papua melalui Kongres I menyatukan seluruh militer West Papua dalam satu nama “West Papua Army“, dan bekerja berkooordinasi.
6. Desember 2019, hasil komunike 18 negara Pasifik resmi diadopsi oleh negara-negara Afrika, Karibia dan Pasifik dalam Konferensi Tingkat Tinggi ACP di Kenya, Afrika Timur sebagai resolusi ACP dimana 79 negara dengan suara bulat menyetujuinya.
7. Melihat semua perkembangan itu, ULMWP menggelar KTT-LB di Port Moresby Desember 2019 dan mulai meng-upgrade status menuju pemerintahan.
8. November 2020, Inggris menyatakan dukungan atas resolusi West Papua untuk kunjungan Komisaris Tinggi PBB ke Papua.
9. Pada tahun 2020, ULMWP berhasil melahirkan Undang-Undang Dasar Sementara sebagai payung hukum perjuangan kemerdekaan bangsa Papua melalui Sidang Legislatif ULMWP yang berlangsug di Jayapura/Port Numbay, West Papua.
10. 1 Desember 2020, ULMWP mengumkan pembentukan Pemerintahan Sementara West Papua untuk negara Republik West Papua yang akan datang (in waiting).
11. Februari 2021, Senat Spanyol Menyerukan Komisaris Tinggi PBB ke West Papua.
12. 1 Mei 2021, ULMWP mengumumkan pembentukan kabinet dan komando West Papua Army (Tentara West Papua).
13. 4 November 2021, ULMWP mengumkan Visi “Green State“ untuk Negara West Papua mendatang dalam KTT Iklim Global yang berlangsung di Glasgow, Skotlandia.
14. 1 Desember 2021, ULMWP mengumkan pembentukan pemerintahan sementara tingkat wilayah (7 wilayah pemerintahan) dan Perdana Menteri bersama West Papua council.
15. Februari 2022, Uni Eropa dorong Indonesia izinkan Komisaris Tinggi HAM PBB dan mendukung kunjungan PBB ke West Papua.
16. 2022, Parlemen Belanda menyetujui resolusi kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua.
17. Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri pertemuan dengan senat dan parlemen spanyol dan mengumumkan dukungan resmi untuk West Papua.
18. Tahun 2022, Pemerintah Sementara ULMWP megadakan hearing/dengar pendapat dengan Perlemen Kerajaan Belanda setelah Belanda mengeluarkan dukungan atas resolusi West Papua yang diajukan negara-negara Pasifik/ACP.
19. Presiden Pemerintah Sementara ULMWP menghadiri COP27 di Mesir bersama Vanuatu dan bertemu utusan khusus PBB, dan menyerahkan VISI West Papua Green State Vision.
20. 1 Desember 2022, ULMWP mengumumkan paket lengkap Pemerintahan Sementara mulai dari Undang-Undang Dasar (UUDS), Pemerintah Sementara ULMWP, Pemerintah Sementara Wilayah, Visi negara West Papua (Green State Vision), Militer West Papua (West Papua Army), dan Kabinet Pemerintah lengkap.
21. Berhasil meloby pemerintah Fiji, dimana Fiji merupakan salah satu negara yang selama ini menjadi basis manuver politik Indonesia di wilayah Melanesia dan Pasifik itu telah berubah drastis seratus sembilan puluh drajat / 190°.

(DAN MASIH BANYAK LAGI LAINNYA YANG KAMI BELUM URAIKAN SEMUA DI SINI, BAIK DIPLOMASI TERBUKAN MAUPUN JUGA TERTUTUTP)

Kira-kira di atas ini semua menurut mereka sebuah kemunduran yang dilakukan ULMWP ka? Bagi mereka, ini semua adalah kegagalan ka?

Sekarang saya balik tanya tetapi juga saya minta pertanggung jawaban kalian, saudara Octovianus Mote dengan kompoknya yang selama ini banyak bacot bicaya banyak cerewt di luar itu untuk paparkan di sini tentang apa yang kalian lakukan selama ini dan pertanggung jawabkan kata-kata kalian yang mentakan ULMWP gagal mundur ke belakang dan sebagainya itu mohon dipaparkan di sini.

JIKA TIDAK, KALIAN DIAM!!!! SESUNGGUHNYA KALIAN ADALAH KELOMPOK BINAAN KOLONIAL YANG DI PASANG UNTUK MELAKUKAN PENGHAMBATAN (DELAY TACTIC) TERHADAPAT PERJUANGAN BANGSA PAPUA BERSAMA ULMWP!

Satu Jaringan dalam Satu Agenda (dialog):

Mereka yang ada dalam satu agenda yaitu agenda dialog seperti disebutkan di atas tidak hanya mereka, tetapi ada kelompok-kelompok lain juga yang sejalan dengan agenda (dialog) juga turut bermain di sini. Mulai dari jaringan LSM, oknum-oknum pemimpin agama, media-media lokal Papua dan kelompok moderat lain pun terlibat di lingkaran ini, tetapi mereka tidak nampak secara langsung di depan. Mereka mendorong agenda ini dengan perannya masing-masing dimana mereka bernaung.

Contoh kasus yang bisa kita lihat sekarang adalah: media-media lokal di Papua (seperti: Jubi dan Suara Papua), mereka ini juga terlibat dalam agenda yang sama [dialog Jakarta-Papua]. Jubi adalah salah satu pihak yang ada di balik Jaringan Damai Papua (JDP, inisiator agenda dialog). Siapa sesungguhnya JDP? Saya tidak akan bahas panjang di sini, tetapi JDP adalah jaringan inisiator dialog yang digagas oleh LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), diprakarsai oleh Alm. Muridan dan Dr. Adriana Elisabeth, dimana Adriana Elisabeth saat ini adalah penasehat BIN kolonial Indonesia.

Bisa kita saksikan, media-media lokal ini alergi untuk memberitakan agenda-agenda/kegiatan/aktivitas ULMWP sekarang, apalagi memberitakan pasca progres kemajuan ULMWP sekarang. Mereka benar-benar alergi. Yang ada hanya mereka menerjemahkan berita-berita ULMWP yang terbit /ditulis oleh media-media internasional dengan Translate Google, tetapi siaran-siaran /rilis-rilis resmi yang dikeluarkan oleh ULMWP di dalam negeri [dikirim ke redaksi], 95% mereka tidak pernah publikasikan. Mengenai hal ini kami punya data yang cukup. Tidak hanya itu, jika ada berita yang sudah terlanjut dipublikasi pun mereka melakukan penghapusan, dan atau juga mereka me-redirect (mengalihkan) link, ini sudah sering terjadi.

Kemudian juga ada perbedaan besar pada media-media lokal ini, dimana ketika itu (tahun 2014-2017) ketika ULMWP dipimpin oleh Octovianus Mote, media-media ini rajin sekali memberitakannya [mereka benar-benar pasang badan dan meng-update real-time/tiap waktu]. Tetapi perubahan besar terjadi ketika ULMWP mulai dipimpin oleh Benny Wenda, yang ada mereka hanya menerjemahkan dengan bantuan google-translate dari sumber berita-berita ULMWP yang terbit di media-media internasional.

Jadi dalam contoh kasus media ini, kita bisa lihat bahwa terjadi filterisasi habis-habisan di sana. Kami sangat mengerti bahwa ini semua terjadi karena kembali ke tadi, yaitu perbedaan agenda (dialog dan referendum), tetapi juga kepentingan terselubung. [Apakah ini ada kaitannya dengan data BIN yang pernah bocor tahun 2015 dimana dalam data itu terdapat nama Victor Mambor sebagai salah satu target mereka? Bisa kita korelasikannya dengan perubahan-perubahan pada Jubi di tahun-tahun sebelumnya dan Jubi sekarang]. Ini hanya satu contoh kasus saja, belum yang lainnya.

Kita bisa lihat juga, dalam struktur redaksi media Suara Papua terdapat oknum pimpinnan gereja yang berpandangan sama dalam misi agenda dialog masuk di sana dan oknum lain.

Perjalanan ke Jenewa:

Terbaru, oknum-oknum tertentu dari ULMWP (MH, MT, DR), Dewan Gereja Papua (BG & DW) & MRP (TM, cs) yang ada dalam satu agenda dialog ini dibawa oleh Jakarta (NKRI) ke Jenewa untuk sebuah pertemuan jajakan dialog Jakarta-Papua.

Perjalanan ini tengah menggagalkan desakan kunjungan Komisaris Tinggi HAM PBB ke West Papua, dan membatalkan kunjungan itu sementara di tanah air sedang ada konsolidasi besar menyambut desakan 108 negara anggota PBB kunjungan Komisaris Tinggi PBB.

Baca ini: Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua

Perjalanan mereka ini benar-benar dimanfaatkan oleh kolonial Indonesia di Jakarta melalui Menkopolhukan Mamud MD dalam perjalanannya ke KT-HAM PBB dan Uni-Eropa dimana menteri kolonial ini menyampaikan bahwa [masalah HAM di Indonesia akan diselesaikan melalui dialog].

Perjalan oknum-oknum ini tengah menurunkan tensi tekanan iternasional kepada Inodnesia, sehingga sangat merugikan perjuangan bangsa Papua.

Perjalanan ke MSG:

Oknum-oknum yang sama dalam agenda dialog itu / tim Jeda Kemanusiaan ala Markus Halus cs itu pun lanjutkan perjalanan berangkat ke Melanesia menyusul perjalanan delegasi Presiden Benny Wenda dan tim lobby di Vanuatu dan Fiji.

Perjalanan Markus Haluk cs ini berlangsung sembari mereka yang ada dalam kelompok [agenda dialog ini] memproduksi opini liar di West Papua yang penuh dengan pembohongan besar dengan bahasa bahwa “ULMWP telah ajukan aplikasi baru di MSG, aplikasi baru di MSG adalah Pemerintah Sementara bukan ULMWP, aplikasi baru di MSG adalah Negara Sementara…… dan seterusnya″ – isu-isu ini menjadi bola liar yang berkembang di luar, diproduksi tanpa mengetahui kebenaran yang pasti di MSG. Mereka mengatakan, kali ini West Papua kembali akan gagal lagi menjadi anggota penuh di MSG karena aplikasi baru dan seterusnya…... kelompok ini telah bangun gosip-gosip yang luar biasa yang isi-nya 100% TIPU. Mereka membuat opini bermodal menduga-duga tanpa bukti [berdasarkan khayalan harian mereka].

Mereka pun mengutus rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs berangkat ke Melanesia. Sesampainya mereka di Vanuatu, ternyata tidak benar bahwa ada aplikasi baru yang diajukan di sana. Mereka telah mendapat salinan /foto-copy di sana bahwa aplikasi yang ada adalah aplikasi yang sudah diajukan ULMWP sebelumnya, dan tidak ada aplikasi baru di sana. Dari situlah terbukti jelas bahwa isu/gosip yang mereka produksi selama ini adalah 100% REKAYASA. Sehingga tidak ada alasan lagi untuk mereka tidak mendukung keanggotaan penuh West Papua (ULMWP) di MSG. Jika mereka tidak mendukung, maka jelas terbaca mereka ini kelompok pengacau gerakan milisi yang dipasang oleh Indonesia.

Rombongan tim Jeda Kemanusiaan dialog ala Markus Halus cs ke Melanesia juga untuk tujuan dorong agenda KTT ULMWP untuk membatalkan UUDS dan Pemerintah Sementara ULMWP, tetapi Melanesia sarankan pikir dua kali dulu, lebih penting yang mana? MSG atau KTT-ULMWP? – keduanya membutuhkan kesiapan persiapan yang besar, tidak segampang dan semudah yang dipikirkan. Mereka juga menganjurkan bahwa berkaitan dengan urusan internal rumah tangga kalian dapat diselesaikan setelah memperoleh keanggotaan penuh di MSG.

Akhirnya mereka pun satu-persatu kembali ke West Papua.

Octovianus Mote adalah “DALANG UTAMA“ dibalik semua ini:

Salah satu oknum anggota ULMWP dari kelompok ini telah mengaku bahwa mereka dibisik/DIHASUT oleh Octovianus Mote tentang isu aplikasi baru dan kepemimpinan ULMWP dibawah Benny Wenda, Rev. Edison Waromi dan Buchtar Tabuni telah gagal, sehingga segera gelar KTT ULMWP untuk ganti mereka semua dan keluarkan dari ULMWP.

Octovianus Mote membisik salah satu pejabat ULMWP Rex Rumakiek bahwasanya mengajak dirinya untuk maju bersama memimpin ULMWP menggantikan Benny Wenda, Edison Waromi dan Buchtar Tabuni karena mereka dianggap gagal.

Jadi Octovianus Mote sedang berperan aktif SEBAGAI IBLIS BESAR di balik semua ini.

New Guinea Land, 29 April 2023

Erik Walela

Penulis adalah pejuang kemerdekaan West Papua.

Sumber postingan: FB Erik

Presiden Wenda: Militer Indonesia memperlakukan orang West Papua seperti binatang

Pernyataan | Edisi, 18 April 2023

Pasukan kolonial Indonesia terus menunjukkan bahwa mereka bangga membunuh orang West Papua.
Setelah dua orang West Papua dibunuh oleh militer Indonesia di Puncak Jaya minggu ini, tentara mempermalukan penduduk desa dengan memaksa mereka mengambil foto piala. Pada gambar (inset), seorang anak laki-laki dikepung oleh tentara bersenjata berat dan dipaksa untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora – cara yang kejam untuk mengejek lambang negara kita [West Papua]. Juga di foto itu adalah seorang wanita dan dua pria, semuanya menunjukkan tanda-tanda penyiksaan, dengan wanita itu ditelanjangi dan dipaksa berlutut di tanah. Dua warga sipil Papua, seorang nenek tua bernama Wano Mina dan seorang pendeta bernama Abiani Weya, dibunuh.

Melihat foto ini, kita diingatkan akan dengan sadisme perbudakan, ketika orang kulit hitam – hidup atau mati – digunakan untuk hiburan orang kulit putih. Indonesia telah menggunakan tubuh kita sebagai piala sebelumnya: semua orang West Papua telah melihat foto tentara Indonesia yang terkenal berpose bahagia dengan mayat Yustinus Murib, serta gambar tentara yang mengelilingi tubuh Wendiman Wonda, seorang petani yang tidak bersalah.

Yustinus Murib

Penghinaan semacam ini menunjukkan rasisme yang intens di jantung pendudukan Indonesia. Siapa pun yang berusaha mempermalukan anak-anak dengan cara ini tidak melihat mereka sebagai manusia seutuhnya. Manusia tidak diperlakukan seperti ini, hanya ‘monyet’ atau ‘teroris’. Ketika Victor Yeimo memprotes rasisme di West Papua, Indonesia menuduhnya melakukan makar. Kami kemungkinan akan melihat insiden yang lebih mengerikan dalam beberapa minggu mendatang, karena semakin banyak militer Indonesia yang dikerahkan ke West Papua. Orang West Papua adalah korban genosida tersembunyi, mimpi buruk tanpa akhir yang telah menimpa kami sejak 1963.

Wendiman Wonda

Pesan saya kepada pemerintah Indonesia adalah: Anda tidak dapat lagi menyembunyikan kejahatan Anda. Selama enam puluh tahun, tentara Indonesia memperlakukan West Papua sebagai koloni dan tempat berburu. Tetapi dunia terbangun dengan kolonialisme modern yang dilakukan di West Papua. Lebih dari delapan puluh empat negara [yang mendukung] kini telah meminta Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia agar segera mengunjungi West Papua, sebuah kunjungan yang telah diminta ULMWP selama setengah dekade.

Tuntutan kami adalah agar Indonesia:

• Segera izinkan PBB untuk mengunjungi West Papua dan melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang merajalela terjadi di sana setiap hari. Hanya tekanan internasional yang akan menghentikan mereka membunuh kita.
• Izinkan lembaga kemanusiaan untuk memberikan bantuan kepada orang West Papua, dimana 100.000 orang telah mengungsi sejak 2018 lalu.

Kita tidak aman dengan Indonesia. Satu-satunya solusi adalah kemerdekaan.

Benny Wenda
Presiden
Pemerintah Sementara ULMWP

Sumber: website resmi ULMWP 

5 Anggota Majelis Tinggi Meminta Pemerintah Inggris Pertegas Sikap untuk West Papua

Foto: Kiri ke kanan (Lord Harries, Lord Lexden, Lord Kennedy, Lord Hannay dan Lord Purvis).

LONDON, INGGRIS | Sebanyak lima Mejelis Tinggi Parlemen Inggris atau House of Lords dalam debat di gedung parlemen Inggris pada, Senin (17/4/2023) mempertanyakan komitmen pemerintah Inggris terkait capaian yang telah dicapai guna akses Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Tanah Papua. Mereka juga meminta kepada pemerintah Inggris untuk bertindak lebih tegas untuk masalah ini.

Perdebatan itu diawali dengan pertanyaan lisan yang disampaikan Pdt. Richard Douglas Harries, anggota House of Lords dari Pentregarth yang mempertanyakan terkait kemajuan yang telah dicapai dalam memperoleh akses ke West Papua oleh Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pertanyaan itu dijawab Tariq Ahmad, Baron Ahmad, Menteri Negara untuk Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Foto: Menteri Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan (Lord Ahmad of Wimbledon).

Berikut ini adalah teks/transkrip lengkap yang diterbitkan di website resmi parlemen kerajaan Inggris https://hansard.parliament.uk, tertanggal 17 April 2023, pukul 14:48 waktu setempat.

West Papua: Akses PBB

Volume 829: diperdebatkan pada hari Senin 17 April 2023

Ditanyakan oleh

Lord Harries dari Pentregarth, bertanya:

Untuk bertanya kepada Pemerintah Yang Mulia, kemajuan apa yang telah dicapai dalam mendapatkan akses ke West Papua untuk Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

Kantor Menteri Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan (Lord Ahmad of Wimbledon) (Con), menjawab:

Tuanku, Inggris menyambut baik keterlibatan baru-baru ini antara Indonesia dan PBB, sebagai bagian dari tinjauan berkala universal Indonesia pada November 2022. Kami terus mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke wilayah Papua. Kami menyadari bahwa banyak waktu telah berlalu sejak kunjungan pertama kali diusulkan, tetapi kami berharap kedua belah pihak dapat segera menyetujui tanggalnya.

Lord Harries dari Pentregarth (CB), bertanya:

Saya berterima kasih kepada Menteri atas Jawabannya. Dia menyebutkan tinjauan periodik universal Indonesia. Dia akan mengetahui bahwa, pada peninjauan itu, sejumlah negara besar, termasuk Amerika Serikat, Australia dan Kanada, menyerukan intervensi dari PBB di Indonesia dan kunjungan segera oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia. Sama sekali tidak jelas apakah Inggris termasuk di antara mereka yang mendukung seruan itu. Mungkin Menteri akan bisa mencerahkan kita.

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con), menjawab:

Saya berharap Jawaban yang telah saya berikan di DPR hari ini meyakinkan Yang Mulia dan Pendeta yang benar bahwa kami mendukung kunjungan awal. Saya menyadari bahwa kunjungan ini pertama kali diusulkan oleh Komisaris Tinggi Zeid, yang kemudian digantikan oleh Komisaris Tinggi Bachelet dan kemudian oleh Komisaris Tinggi Türk. Kunjungan tersebut telah lama tertunda, dan penting untuk dilakukan sedini mungkin.

Lord Lexden (Con), bertanya:

Tidakkah jelas bahwa negara kecil ini sangat menderita di bawah penindas kolonial, Indonesia, yang sibuk mengeksploitasi sumber daya mineral yang kaya dan hutan yang luas untuk kepentingannya sendiri? Akankah Pemerintah melakukan segala daya mereka, bersama dengan mitra Persemakmuran di kawasan, untuk membuat PBB bertindak dan bertindak tegas?

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con), menjawab:

Yang Mulia, yang penting adalah kami menyoroti masalah hak asasi manusia saat muncul, seperti yang kami lakukan dengan mitra utama. Pada akhirnya, saya setuju dengan teman saya yang mulia bahwa kita membutuhkan PBB, dan langkah selanjutnya sangat penting bagi komisaris tinggi untuk melakukan kunjungan penting ini.

Lord Kennedy dari Southwark (Lab Co-op), bertanya:

Tuanku, sudah lebih dari setahun sejak tuduhan pelapor khusus PBB tentang pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, dan pemindahan paksa ribuan penduduk asli Papua. Apakah Menteri, rekan-rekan menterinya atau duta besar kita di Jakarta telah membuat representasi kepada mitranya di Indonesia tentang isi laporan tersebut?

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con), menjawab:

Tuanku, saya meyakinkan Lord yang mulia bahwa kami terlibat dengan mereka secara teratur. Kami baru-baru ini mendapat kunjungan dari tim kami di lapangan di Papua. Kami menggunakan keterlibatan bilateral kami, yang sangat kuat dengan Pemerintah Indonesia, untuk mengangkat isu-isu, termasuk situasi di Papua dan isu-isu hak asasi manusia yang lebih luas.

Lord Hannay dari Chiswick (CB), bertanya:

Tuanku, bisakah Menteri menjelaskan lebih jauh mengapa Inggris tampaknya tidak menjadi bagian dari kelompok delapan negara yang mendesak kunjungan awal oleh Komisaris Tinggi untuk Hak Asasi Manusia? Sangat masuk akal untuk meminta negara demokrasi seperti Indonesia untuk mengakui komisaris tinggi untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia. Itulah yang harus dilakukan, dan saya harap kami akan menekannya dengan kuat.

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con), menjawab:

Tuanku, itulah yang kami lakukan. Seperti yang saya sebutkan di salah satu tanggapan saya sebelumnya, kunjungan tersebut pertama kali diusulkan pada tahun 2018; Saya ingat pernah membicarakannya dengan Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia saat itu. Adalah penting bahwa kunjungan semacam itu dilakukan, dan saya meyakinkan Tuhan yang mulia atas dukungan penuh kami untuk itu.

Lord Purvis dari Tweed (LD), bertanya:

Tuanku, masalah hak asasi manusia disorot dengan tepat oleh laporan hak asasi manusia Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan yang diterbitkan musim gugur lalu untuk tahun 2021. Laporan itu menyoroti kebijakan Pemerintah Inggris untuk mencari pembangunan yang adil dan adil di Papua dan West Papua. Namun, dalam peta jalan kemitraan strategis Pemerintah untuk Indonesia yang diterbitkan tahun lalu, hanya ada referensi untuk terorisme di Papua dan tidak ada referensi untuk pemerataan pembangunan atau hak asasi manusia. Apa gunanya Kantor Luar Negeri menyoroti masalah hak asasi manusia jika tidak melakukan apa-apa tentang mereka dalam negosiasi nya dengan negara yang bersangkutan?

Lord Ahmad dari Wimbledon (Con), menjawab:

Tuanku, Yang Mulia meremehkan pentingnya laporan hak asasi manusia, yang saya sangat bangga karena terus diproduksi oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan. Ini difokuskan tidak hanya pada negara-negara dengan catatan terburuk dalam hal hak asasi manusia. Yang penting, syarat dalam laporan itu adalah di mana kita bisa membawa pengaruh. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Indonesia adalah mitra bilateral dan regional yang penting dimana kita terlibat secara luas dalam berbagai isu perdamaian, konflik dan stabilitas di dalam dan di seluruh kawasan; itu adalah mitra kunci. Dalam semua pertemuan kami, kami mengangkat hak asasi manusia dalam berbagai isu, dan kami melihat beberapa kemajuan di Indonesia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan.

______

Baca juga:

1. Pemerintah Sementara ULMWP Merayakan Kemenangan Resolusi Iklim di PBB Oleh Vanuatu dan Penutupan Posko Nasional Solidaritas West Papua untuk Vanuatu
2. Perjuangan Kemerdekaan West Papua Tinggal Satu Langkah: Pengakuan Masyarakat Internasional
3. Benny Wenda, Pemimpin Kemerdekaan West Papua: “Kami berjuang untuk referendum, seperti Catalonia atau Skotlandia”

Pemerintah Sementara ULMWP Merayakan Kemenangan Resolusi Iklim di PBB Oleh Vanuatu dan Penutupan Posko Nasional Solidaritas West Papua untuk Vanuatu

FOTO: Pemerintah Sementara ULMWP bersama Rakyat West Papua seusai Ibadah Syukuran kemenangan Resolusi Vanuatu dan penutupan Posko Naionalsolidaritas West Papua untuk Vanuatu. (13/04/2023). Accepted westpapuasun.com

Port Numbay West Papua | westpapuasun.com | Kamis, 13 November 2023 Telah terlaksana Ibadah ucapkan syukur atas kemenangan Resolusi Iklim di PBB oleh Vanuatu dan atas terlaksananya penggalangan dana di seluruh teritori West Papua untuk korban bencana alam Vanuatu.

Ibadah berlangsung dengan di hadiri oleh, Hon. Buchtar Tabuni Ketua West Papua Counchil, Rev. Edison Waromi, S.H Perdana Menteri Pemerintah Sementara ULMWP, dan Kabinet Pemerintah Sementara ULMWP di antaranya Hon. Bazoka Logo selaku Menteri Urusan Politik Pemerintah Sementara ULMWP, Organ-organ taktik dan Strategi serta Rakyat West Papua.

Foto: Para Pejabat Pemerintah Sementara ULMWP
Ketua West Papua Counchil Hon. Buctar Tabuni (kanan)
Perdana Menteri Rev. Edison Waromi S.H  (Kedua dari kanan)
Menteri Urusan Politik Hon. Bazoka Logo (Kedua dari kiri)

Kegiatan di mulai dengan Ibadah Pengucapan syukur Resolusi Vanuatu dan di akhiri dengan penutupan Posko Nasional oleh Hon. Buchtar Tabuni selaku Ketua West Papua Counchil.

... Adapun dalam sambutannya Perdana Menteri Rev. Edison Waromi mengatakan beberapa hal di antaranya, ucapan Syukur kepada Tuhan dan juga terimakasih kepada Pemerintah Vanuatu atas kemenangan Resolusi perubahan Iklim di PBB, kemenangan Vanuatu ini merupakan kemenangan West Papua dan seluruh Melanesia untuk menentang dan melawan seluruh praktek kolonialisme, Imperialisme, dan Kapitalisme di seluruh daratan Pasific dan terlebih khusus di west Papua yang menjadi perhatian serius praktek-praktek eksplorasi Sumber daya Alam besar-besaran selama berpuluh-puluh tahun sampai saat ini masih berlangsung, tegas Rev. Edison Waromi.

FOTO: Rev. Edison Waromi, S.H, Perdana Menteri Pemerintah Semenatara ULMWP.
(13/4/2023) Accepted westpapuasun.com

Kemudian, Rev. Edison Waromi selaku kepala pemerintahan mengucapkan banyak terimakasih kepada Komite Nasional Papua Barat (KNPB), yang telah melaksanakan Penggalangan Dana guna membantu keluarga serumpun Melanesia di Vanuatu dalam pemulihan seusai Bencana Alam yang di hadapi di awal bulan Maret tahun 2023 ini.

Penyerahan Laporan Pertanggungjawaban kepada Pemerintah sementara ULMWP, oleh Kordinator Umum Posko Nasional Solidaritas West Papua untuk Vanuatu.

Acara di lanjutkan dengan sambutan oleh ketua Umum Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Tn. Allen W. Halitopo, Tn. Halitopo menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Sementara ULMWP yang telah memberikan kepercayaan kepada Kami KNPB, kami KNPB selaku Media bangsa West Papua telah membentuk Posko Nasional untuk mengakomodir Penggalangan Dana dari rakyat west Papua di 7 Wilayah adat. Kami juga menyediakan terimakasih kepada Semua organ taktik dan strategi yang telah bersama dalam melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam Vanuatu, Tutupnya.

FOTO: Penyerahan laporan pertanggungjawaban oleh Kordinator Umum Posko bersama  KNPB sebagai penanggung jawab kegitan kepada Pemerintah Sementara ULMWP.(13/4/2023) Accepted westpapuasun.com
.

Penyerahan Dana yang terkumpul di di serahkan oleh Kordinator Umum Posko Tn. Ones Kobak kepada Perdana Menteri Pemerintah Sementara ULMWP Rev. Edison Waromi, saat menyerahkan Kordinator Umum Posko Tn. Ones Kobak menyampaikan terimakasih atas kepercayaan yang di berikan oleh Pemerintah kepada kami dan kami juga menyampaikan terimakasih kepada semua Panitia dan rakyat di seluruh Wilayah Adat yang telah mengumpulkan Data baik di Wilayah adat SAIRERI, DOMBERAY, BOMBERAY, ANIM-HA LA PAGO, MEE PAGO, dan MAMTA sehingga hari ini kami dapat menyerahkan dana yang terkumpul untuk Teruskan kepada keluarga Melanesia kami di Vanuatu yang mengalami Bencana Alam.

Acara di lanjutkan dengan sambutan oleh Menteri Urusan Politik Pemerintah Sementara ULMWP, Hon. Bazoka Logo. Beliau menyampaikan terimakasih kepada KNPB dan Organ Taktik/Strategi Lainya  bersama Tim Posko Nasional yang telah melakukan penggalangan dana untuk Vanuatu, Tn. Logo menyampaikan bahwa; Tujuan utama dari penggalan dana ini adalah Kami harus menyampaikan kepada dunia bahwa Orang West Papua tidak bisa di wakili oleh siapapun dalam hal apapun terlebih khusus Negara Kolonial Indonesia, kami tahu dan sadar betul bahwa Vanuatu saat ini tahu keadaan kami namun rakyat west Papua harus menyampaikan kepada Vanuatu bahwa West Papua adalah bagian dari Vanuatu dan Vanuatu adalah bagian dari West Papua, kehadiran Indonesia di Vanuatu tidak mewakili bangsa West Papua, Tutupnya.

Penutupan Posko Nasional Solidaritas West Papua untuk Vanuatu

FOTO: Ketua West Papua Counchil Pemerintah Sementara ULMWP saat menyampaikan Sambutan sekaligus menutup Posko Nasional Solidaritas West Papua Untuk korban bencana Alam di Vanuatu. (13/4/2023) Accepted westpapuasun.com

Acara di tutup dengan Sambutan oleh Hon. Buchtar Tabuni selaku ketua West Papua Counchil Pemerintah Sementara ULMWP sekaligus Menutup Posko Nasional secara Resmi; Mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan Hon. Tabuni menyampaikan Terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Tuhan atas kemenangan Resolusi perubahan Iklim di PBB oleh Vanuatu, Hon. Tabuni selaku ketua Legislatif Pemerintah Sementara ULMWP juga menyampaikan terimakasih kepada Negara Vanuatu, terimakasih juga kepada Interim Presiden Hon. Benny Wenda beserta Pengacara Internasional West Papua Ny. Jennifer Robinson mewakili seluruh rakyat west Papua. Sebab Keberhasilan Vanuatu ini adalah kemenangan seluruh Komunitas Pasific Melanesia dan terlebih West Papua. Tutup Ketua West Papua Counchil Hon. Buchtar Tabuni.

Ideologi Politik Sosialis ala Marxisme Berbeda dari Partai Buruh dan Sosialisme Melanesia

Foto: Erik Walela (Facebook)

Artikel -- Karl Max dan teori Marxisme sosialisme adalah ideologi ilmiah, dan berkaitan dengan teori sosialisme berlaku umum dan universal. Karena sosialisme dalam konteks Eropa saat itu muncul sebagai anti tesis kapitalisme. Hal yang secara substantif berbeda adalah ideologi ilmiah sosialisme itu digunakan dalam konteks ideologi politik. Karena ideologi politik Marxisme-Leninism itu lahir di Rusia, oleh presiden Lenin untuk kepentingan ideologi Komunisme. Ada perbedaan mendasar, di sini Lenin menolak ide tantang agama, karena agama dianggap sebagai alat kapitalisme. Inti dari ideologi sosialisme-komunisme adalah menolak masyarakat kelas, sebagaimana disebut oleh Karl Marx supra-struktur dan infrastruktur, kemudian dilengkapi oleh Marvin Harris dengan struktur. Jadi, supra-struktur, struktur dan infrastruktur. Lenin tolak ini, dan menekankan pentingnya, infrastruktur, dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Konsep terakhir ini diadopsi oleh negara-negara Amerika Lantin, seperti Cuba, Bolivia, dll. Tetapi mereka menolak gagasan Sosialisme-Komunisme tanpa agama.

Hampir semua negara-negara Amerika Lantin adalah Katolik dan protestan, tetapi mereka ingin menciptakan masyarakat tanpa kelas. Cina juga menganut ideologi politik Marx-Lenin itu, tetapi itu hanya tingkat retorika politik ideologis saja, fakta hari ini Cina menjadi kapitalisme terbesar dunia.

Partai Buruh baik di Inggris maupun di negara-negara lain seperti Australia, Selandia Baru dll itu berbeda dari ideologi politik Sosialisme-Komunisme ala Marx & Lenin. Penekanan partai buruh adalah lebih kepada hak-hak, keadilan dan demokrasi. Tetapi, mereka masih mempertahankan masyarakat kelas: Suprastruktur, struktur, dan infrastruktur, tidak seperti ideologi politik Marx hilangkan kelas-kelas itu dan bangun komunitas tanpa kelas. Partai buruh juga masih mempertahankan agama mereka sebagai sebuah institusi moral umat manusia.

 

Maka, keliru kalau ada oknum-oknum aktivis Papua klaim diri sebagai penganut aliran ideologi Marxisme disamakan dengan ideologi partai buruh. Hukum-hukum dasar dari masing-masing ideologi politik itu berbeda.

Demikian juga ideologi Sosialisme-Komunisme ala Karl Marx dan Lenin tidak bisa disamakan dengan Sosialisme Melanesia. Ini juga kekeliruan besar. Pastor Walter Lini pendiri negara Vanuatu (founding father) membangun ideologi nasionalisme Vanuatu dengan Sosialisme Melanesia. Itu sama sekali tidak berdasarkan pada ideologi Sosialisme ala Karl Marx, Fredrich Engel dan Lenin. Pastor Lini membangun ideologi berdasarkan budaya dan adat istiadat Melanesia.

Baca juga: Kapitalisme, Sosialisme versus Trias Melanesia

 

Sosialisme Melanesia BUKAN SOSIALISME ala Marx, Engel dan Lenin. Ideologi Sosialisme Melanesia sebagai ideologi negara Vanuatu itu berbasis pada kultur Melanesia yang saling memberi, mengasihi, bersolidaritas, dan kebersamaan mereka. Sosialisme Melanesia mendasari prinsip-prinsip Melanesia sendiri. Sosialisme Melanesia sudah ada jauh sebelum terjadi kontak orang Melanesia dengan bangsa Eropa, dan juga jauh sebelum Sosialisme ala Karl Max muncul. Sosialisme Melanesia didasarkan pada nilai-nilai hidup Melanesia. Nilai-nilai Melanesia adalah Sosialisme dan Komunalisme, berlawanan dengan kapitalisme dan individualisme. Kontradiksinya (Sosialisme versus Kapitalisme, Komunalisme versus Individualisme). Ideologi Lini tentang komunisme berbeda dari komunisme ala Karl Marx. Menurut Lini komunisme Melanesia sebagai berikut:

“Communalism is ‘based on an awareness of the community where the individual was not to consider himself or his private interests taking precedence over the general inter ests of the community… Giving was based on one’s ability to do so. Receiving was based on one’s need.” (Premdas, 1987: 109).

Artinya: “Komunalisme ‘didasarkan pada kesadaran masyarakat di mana individu tidak menganggap dirinya atau kepentingan pribadinya lebih diutamakan daripada kepentingan umum masyarakat ... Memberi didasarkan pada kemampuan seseorang untuk melakukannya. Menerima didasarkan pada kebutuhan seseorang.”

Ideologi sosialisme Melanesia terinspirasi dari tiga sumber:

• Pertama, filsafat hidup dalam budaya Melanesia adalah sosialisme yang berdasarkan prinsip resiprositas, orang-orang hidup dengan saling memberi dan menerima dalam kehidupan sehari-sehari. Prinsip resiprositas membangun dan mempertahankan solidaritas dan komunalisme.
• Kedua, filsafat Melanesia Way yang dikembangkan oleh Bernad Narokobi di Papua New Guinea dapat terinspirasi membangun ideologi nasionalisme Vanuatu, Sosialisme Melanesia. Beberapa tokoh pejuang Vanuatu yang kuliah di Papua New Guinea terlibat dengan teori filsafat Melanesia Way, dan setelah kembali membangun Sosialisme Melanesia di Vanuatu.
• Ketiga, pengaruh agama kristen dengan hukum kasih menjadi salah satu inspirasi, karena Lini sendiri dididik dan sekolah dalam doktrin lingkungan gereja kemudian menjadi seorang pendeta.

Tiga sumber itu terintegrasi dan kemudian terbentuk menjadi ideologi nasional. 

Maka sosialisme Melanesia, baik di West Papua, PNG, Vanuatu, Salomon, Fiji, Kanaki, Bougenville itu berasal dari budaya Melanesia itu sendiri, sebagaimana yang di-rumuskan Prof. Karoba dan Wenda dalam (Demokrasi Kesukuan).

New Guinea Land, 03/04/2023
Erik Walela                                                     

Penulis adalah pejuang kemerdekaan West Papua.

Sumber: Status Facebook

#SosialismeMelanesia #MelanesiaWay

Mengapa MSG Lahir dan untuk Siapa?

Photo: The West Papuan people's action shows their support for West Papua's full membership in the MSG.

Mengapa MSG Lahir dan Sesungguhnya untuk Siapa?

Oleh: Jacob Rumbiak

23 Maret 2023

MSG (Melanesia Spearhead Gorup) memiliki asal usul yang membanggakan sejak Prinsip Kerjasama di setujui dan di tandatangani pada Maret 1988 di Port Vila, Vanuatu oleh para pendiri, yakni: mantan Perdana Menteri (PM) PNG, Paias Wingti, Mantan PM Solomon Islands, Ezekiel Alebua, dan Mantan PM Vanuatu, Walter Lini. MSG telah berkembang menjadi blok sub-regional dengan Perjanjian Perdagangannya sendiri (Direvisi pada tahun 2005), Perjanjian Pendirian MSG (ditandatangani pada tanggal 23 Maret 2007) dan gedung kantor pusatnya sendiri di Port Vila Vanuatu yang dibuka pada KTT Pemimpin ke-17 pada tanggal 30 Mei 2008 .

MSG berawal dari visi yang didukung oleh keinginan politik yang kuat untuk memperjuangkan seluruh dekolonisasi dan kebebasan negara-negara dan wilayah Melanesia yang masih berada di bawah kekuasaan kolonial di Pasifik Selatan, sehingga mengembangkan identitas budaya, politik, sosial dan ekonomi (perdagangan) yang lebih kuat dan hubungan antara masyarakat dan komunitas Melanesia.

Baca juga: MSG Sakit Kepala, West Papua Sakit Hati dan Indonesia Merampas Melanesia

Konsep Sosialisme Melanesia dan Solidaritas Melanesia sering digunakan oleh mendiang Perdana Menteri pertama Vanuatu Walter Hadye Lini sebagai kampanye untuk menggalang dukungan kolektif dari rekan-rekan Melanesia-nya untuk perjuangan Kanaky di Kaledonia Baru, Timor Timur (sekarang Timor Leste) maupun Papua Barat dalam perjuangan terus menerus untuk penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan.

Berdasarkan Letak Geografis Wilayah Utuh milik Rumpun Bangsa Melanesia paling Timur di Fiji membujur ke bagian Barat berakhir di Flobamora/Flores.

“Vanuatu tidak akan bebas sampai seluruh wilayah Melanesia bebas” adalah salah satu deklarasi populer Walter Lini.

Dalam usia MSG 35 tahun ini (23 Maret 2023), Perdana Menteri Alatoi Ismael Kalsakau mengatakan bahwa hingga saat ini MSG masih berdiri dan kehadirannya di pasifik sebagai Institusi sub-regional lebih relevan sekarang dari sebelumnya. Kami telah menunjukkan kesalahan para sinis dan komentator politik kami ketika mereka menantang pendiri kami lebih jauh bahwa pengelompokan subregional ini tidak akan berhasil dan tidak ada relevansinya saat itu.

Lebih lanjut PM Kalsakau mengatakan bahwa “MSG memiliki arti kehadiran di Pasifik dan kami di sini hari ini untuk memperingati dan merayakan hari MSG sebagai Melanesia, STORIAN BLONG UMI”

Sekretariat MSG juga mencatat dua prakarsa mulia yang diprakarsai oleh Vanuatu saat in, yaitu:

• Kampanye ICJ.
• Nonproliferasi bahan bakar fosil.

“Sekretariat MSG sangat antusias dengan dua inisiatif baru ini. Isu-isu seperti inilah yang membedakan MSG dari organisasi sub-regional lainnya”. Dirjen — bersama John Natiowas dan Absangwor.

 Penulis adalah Senior Research Associate Menteri Urusan Luar Negeri (Menlu) Pemerintah Sementara West Papua (ULMWP).

Perjuangan Kemerdekaan West Papua Tinggal Satu Langkah: Pengakuan Masyarakat Internasional

Foto: Pertemuan resmi delegasi Presiden Pemerintah Sementara ULMWP Mr. Benny Wenda bersama Perdanam Menteri FIJI, Mayjen, Sitiveni L. Rabuka OBE, Februari 2023 di Fiji.

PERJUANGAN KEMERDEKAAN BANGSA PAPUA BARAT TINGGAL SATU LANGKAH, “PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL”

Oleh karena itu, pejabat ULMWP Pro NKRI yang menggerakkan untuk mempertahankan ULMWP sebagai Wadah Koordinatif adalah Pesan TITIPAN NKRI yang pasti akan mematikan Papua Merdeka.

By: Kristian Griapon, April 1, 2023.

Strategi Politik Perjuangan Kemerdekaan Bangsa Papua Barat, yang telah terbangun melalui ULMWP telah berada pada level teratas perlawanan politk bangsa Papua Barat di dunia internasional menuju pengakuan masyarakat internasional, tentang “hak politik bangsa Papua Barat”. Itu adalah bentuk nyata kemajuan perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat yang didukung berbagai elemen pejuang lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kalau ada yang masih mempersoalkan eksistensi ULMWP sebagai wadah koordinator, isu itu adalah sebuah langkah mundur dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat.

Isu wadah koordinatif harus dicermati dengan cara bijaksana, artinya tidak terpaku pada aturan baku, yang harus mengacu pada formalitas, atau mengikuti tata cara ULMWP sebagai wadah apa? sesuai dengan aturan dasarnya. Namun harus menempatkan ULMWP sebagai wadah politik perjuangan kemerdekaan Bangsa Papua Barat di dunia internasional. Sehingga ULMWP tidak terpaku pada aturan baku, akan tetapi dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat mengikuti situasi dan perkembangan global di dunia internasional dalam lobi politiknya.

Simak juga: Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua

Dari sudut pandang dukungan masyarakat internasional terhadap ULMWP dan keterbukaan informasi perjuangan bangsa Papua Barat di dalam negeri dan di luar negeri, serta isu sensitif genosida dan ekosida di wilayah Papua Barat, adalah satu paket dari fakta perjuangan nyata bangsa Papua Barat yang telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dan sudah tidak bisa di tutupi dengan berbagai isu yang dikemas dan dikembangkan oleh Indonesia di dalam negerinya maupun di dunia internasional.

Siapapun yang memimpin ULMWP harus dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa Papua Barat di dunia internasional dan terhubung dengan perlawanan di dalam negeri, walaupun tanpa koordinasi langsung harus mampu mengakomodir situasi yang berkembang di dalam negeri, menyuarakan di dunia internasional, wasalam.(Kgr)

Penuliis adalah Aktivis Pemerhati Masalah Papua Barat.

Kristian Griapon: Wacana ULMWP Kembali ke Wadah Koordinatif adalah Sebuah Langkah Mundur

Foto: Tolak produk Undang-undang Indonesia, rakyat Papua sampaikan aspirasi ke Pemerintahan Sementara West Papua (ULMWP), Wamena, (14/06/2022). (nokenwene.com)

Kristian Griapon: Perjuangan Papua Tinggal Satu Langkah, Wacana ULMWP ke Wadah Koordinatif adalah Langka Mundur

PERJUANGAN KEMERDEKAAN BANGSA WEST PAPUA TINGGAL SATU LANGKAH, “PENGAKUAN MASYARAKAT INTERNASIONAL”

By: Kristian Griapon, April 1, 2023

Strategi Politik Perjuangan Kemerdekaan Bangsa West Papua, yang telah terbangun melalui ULMWP telah berada pada level teratas perlawanan politk bangsa West Papua di dunia internasional menuju pengakuan masyarakat internasional, tentang “hak politik bangsa West Papua”. Itu adalah bentuk nyata kemajuan perjuangan kemerdekaan bangsa West Papua yang didukung berbagai elemen pejuang lainnya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri.

Kalau ada yang masih mempersoalkan eksistensi ULMWP sebagai wadah koordinator, isu itu adalah sebuah langkah mundur dalam perjuangan kemerdekaan bangsa West Papua.

Isu wadah koordinatif harus dicermati dengan cara bijaksana, artinya tidak terpaku pada aturan baku, yang harus mengacu pada formalitas, atau mengikuti tata cara ULMWP sebagai wadah apa? sesuai dengan aturan dasarnya. Namun harus menempatkan ULMWP sebagai wadah politik perjuangan kemerdekaan Bangsa West Papua di dunia internasional. Sehingga ULMWP tidak terpaku pada aturan baku, akan tetapi dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa West Papua mengikuti situasi dan perkembangan global di dunia internasional dalam lobi politiknya.

Baca juga:

• Hati-hati dengan Dialog Jakarta–Papua Difasilitasi Komnas HAM Indonesia
• Manashe Tabuni dan Markus Haluk, dengan Pejabat NKRI ke Jenewa Batalkan Kunjungan PBB ke West Papua

Dari sudut pandang dukungan masyarakat internasional terhadap ULMWP dan keterbukaan informasi perjuangan bangsa West Papua di dalam negeri dan di luar negeri, serta isu sensitif genosida dan ekosida di wilayah West Papua, adalah satu paket dari fakta perjuangan nyata bangsa West Papua yang telah mengalami kemajuan dari sebelumnya, dan sudah tidak bisa di tutupi dengan berbagai isu yang dikemas dan dikembangkan oleh Indonesia di dalam negerinya maupun di dunia internasional.

Siapapun yang memimpin ULMWP harus dapat mengembangkan strategi perjuangan kemerdekaan bangsa West Papua di dunia internasional dan terhubung dengan perlawanan di dalam negeri, walaupun tanpa koordinasi langsung harus mampu mengakomodir situasi yang berkembang di dalam negeri, menyuarakan di dunia internasional, wasalam.(Kgr) (Sumber: Kgr)

__

Penuliis adalah Aktivis Pemerhati Masalah West Papua.