“Kadang-kadang alasannya adalah solidaritas negara-negara Pasifik tetapi kadang-kadang Indonesia memberikan pemanis (bantuan materi),” kata Prof. Hikmahanto kepada Media Indonesia, Sabtu (11/03).
Demikian disampaikan Profesor Hikmahanto menanggapi pertemuan Perdana Menteri Fiji, Hon. Sitiveni Rabuka bersama Benny Wenda Presiden Pemerintah Sementara ULMWP (United Liberation Movement for West Papua) Februari 2022 di Suva.
Menurutnya, dukungan Fiji terhadap perjuangan kemerdekaan West Papua tidak akan berdampak signifikan sehingga tidak perlu dikhawatirkan.
Menurutnya, dukungan Fiji terhadap perjuangan kemerdekaan West Papua tidak akan berdampak signifikan sehingga tidak perlu dikhawatirkan.
“Tinggal mengedukasi masyarakat kita bahwa selama bukan negara besar, tidak perlu terlalu khawatir,” ujarnya.
Dinna Prapto Raharja, pendiri Synergy Policies, sebuah think-tank independen dan konsultan kebijakan publik, mengatakan Indonesia tidak boleh mengandalkan nota protes terhadap sikap Fiji. Jakarta perlu mengadopsi sejumlah pendekatan untuk membelakangi Organisasi Papua Merdeka.
"Nota protes adalah mekanisme prosedural, jadi seharusnya bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini dengan pemerintah Fiji," katanya.
Ia mengatakan, Indonesia membutuhkan pendekatan strategis dengan pemerintah Fiji agar dukungan itu dicabut. Misalnya dengan memperkuat kerjasama ekonomi dan lain-lain.
Dalam dua minggu terakhir, seluruh jagad Indonesia ramai membicarakan dukungan Fiji terhadap keanggotaan West Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG) yang disampaikan secara terbuka oleh Perdana Menteri Fiji, Hon. Sitiveni Rabuka (24/02), RNZ.
Dalam dua minggu terakhir, seluruh jagad Indonesia ramai membicarakan dukungan Fiji terhadap keanggotaan West Papua di Melanesian Spearhead Group (MSG) yang disampaikan secara terbuka oleh Perdana Menteri Fiji, Hon. Sitiveni Rabuka (24/02), RNZ.
Pengaruh Fiji Kecil
Pengamat Hubungan Internasional Universitas Yogyakarta (UMY) Faris Al Fadhat mengapresiasi langkah Kementerian Luar Negeri yang mengeluarkan nota protes terhadap pemerintah Fiji. Indonesia perlu memperkuatnya dengan sejumlah langkah diplomasi.“Seperti diketahui, Perdana Menteri (PM) Fiji Sitiveni Rabuka beberapa waktu lalu bertemu dengan Benny Wenda yang merupakan pemimpin separatis. Dalam hal ini, respon pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dengan mengirimkan nota protes kepada pemerintah Fiji sudah tepat,” kata Wakil Rektor UMY(11/3).
Menurut dia, nota protes resmi yang dikirimkan ke Kedutaan Besar Fiji di Jakarta pada 23 Februari 2023 patut diapresiasi, sebagai kebijakan tegas pemerintah Indonesia. Ini merupakan langkah diplomasi yang dapat diambil oleh semua negara ketika ada intervensi negara lain terhadap masalah dalam negeri.
Dia menyebut sikap Fiji yang dinilai tidak menghormati otoritas politik Indonesia itu meresahkan. Tapi juga tidak perlu reaksioner dan dibesar-besarkan.
Fiji adalah negara kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari satu juta orang sehingga pengaruhnya juga kecil. Nota protes yang diajukan juga benar.
Kebijakan ini perlu diperkuat lagi. Nada-nada protes perlu diperkuat lagi dengan diplomasi lanjutan. Setidaknya ada dua langkah.
Pertama, kata Faris, diplomasi Indonesia ke Fiji dan beberapa negara di kawasan Pasifik perlu ditingkatkan. Langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Fiji dan Kepulauan Solomon pada September 2022 sangat tepat.
Namun, hal ini tampaknya tidak berdampak signifikan terhadap hubungan saling menghormati antara kedua negara. Fiji terus menunjukkan sikap mendukung Gerakan Papua Merdeka dan tidak menghormati pemerintah Indonesia dalam menangani masalah politik dalam negeri.
Dia menyebut sikap Fiji yang dinilai tidak menghormati otoritas politik Indonesia itu meresahkan. Tapi juga tidak perlu reaksioner dan dibesar-besarkan.
Fiji adalah negara kecil dengan jumlah penduduk tidak lebih dari satu juta orang sehingga pengaruhnya juga kecil. Nota protes yang diajukan juga benar.
Kebijakan ini perlu diperkuat lagi. Nada-nada protes perlu diperkuat lagi dengan diplomasi lanjutan. Setidaknya ada dua langkah.
Pertama, kata Faris, diplomasi Indonesia ke Fiji dan beberapa negara di kawasan Pasifik perlu ditingkatkan. Langkah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Fiji dan Kepulauan Solomon pada September 2022 sangat tepat.
Namun, hal ini tampaknya tidak berdampak signifikan terhadap hubungan saling menghormati antara kedua negara. Fiji terus menunjukkan sikap mendukung Gerakan Papua Merdeka dan tidak menghormati pemerintah Indonesia dalam menangani masalah politik dalam negeri.
“Oleh karena itu, diplomasi harus terus dilakukan, baik melalui kementerian luar negeri Fiji, parlemen, hingga perdana menteri sendiri,” ujarnya.
Kedua, kerja sama ekonomi harus terus ditingkatkan di masa mendatang. Meskipun penduduk Fiji relatif kecil, hubungan perdagangan dan investasi penting untuk membangun hubungan diplomatik yang lebih baik.
“Ketergantungan Fiji yang semakin besar terhadap perekonomian Indonesia akan semakin mengurangi rintangan diplomasi yang ada saat ini,” pungkasnya.
Tidak ada komentar
Posting Komentar